Lintas Perwira 14 Jan 2010

400 MAHASISWA UNSOED AKAN BERKKN POSDAYA DI PURBALINGGA

PURBALINGGA - Sedikitnya 400 mahasiswa UNSOED akan diterjunkan ke kabupaten Purbalingga pada 25 Januari mendatang. Mereka akan melakukan kegiatan KKN program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNSOED Ir. Sukardi pada acara sosialisasi Posdaya di Pendopo Cahyana, kamis (14/1) siang tadi.
Menurut Sukardi Posdaya merupakan program berkelanjutan dari Posyandu. Dimana Posyandu hanya mengarah pada bidang kesehatan, utamanya Balita dan ibu hamil. Sedangkan POSDAYA tidak hanya mengarah pada kesehatan tapi juga pendidikan, kewirausahaan dan pemberdayaan lingkungan. Kegiatan pada bidang pendidikan terutama untuk memberantas buta huruf, Kewirausahaan untuk menjadikan masyarakat mandiri serta meningkatkan pendapatan perkapita. Sedangkan pemberdayaan lingkungan di desa dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada baik lokal, alam maupun masyarakatnya.
Dijelaskan Sukardi, pada pelaksanaan KKN mendatang masing-masing desa akan ditempati 5-7 mahasiswa yang tersebar di wilayah Purbalingga. Dari 1500 mahasiswa KKN UNSOED, 400 diantaranya di Purbalingga sedangkan lainnya di Kebumen, Banjarnegara, Brebes, Pekalongan, dan Pemalang.
Sementara itu Wakil Bupati Purbalingga Drs. Heru Sujatmoko M.Si mengatakan, kerjasama dengan UNSOED dalam bentuk KKN Posdaya harus dilanjutkan. Pemkab akan tetap mendukung program Posdaya yang diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Copyright@KikiRSP


OP BERAS PURBALINGGA MASIH TERGANJAL PERATURAN MENDAGRI

PURBALINGGA - Bulog kabupaten Purbalingga siap untuk menggelar Operasi Pasar (OP) beras. Pasalnya saat ini masyarakat Purbalingga mulai resah, dengan terus bergejolaknya kenaikkan harga beras eceran di pasaran. Sehingga OP beras segera dilaksanakan.
Kepala Gudang Dolog Purbalingga Imam Pramono menuturkan, meski saat ini stock beras Purbalingga terhitung aman yakni 9500 Ton, namun pihaknya menyatakan siap melaksanakan OP. Namun saat ini pihaknya masih terganjal dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 22/M-DAG/PER 10 /2005 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk pengendalian gejolak harga. Menurut Imam OP baru dapat dilaksanakan apabila harga beras yang terjadi di minggu terakhir mengalami kenaikan mencapai 25 %. Kalau mengacu pada harga beras sebelum kenaikan menurut Imam sudah cukup pantas untuk diadakan OP. Namun adanya Peraturan Mendag yang mensyaratkan kenaikan harga beras minggu terakhir dibandingkan pada minggu berjalan maka kenaikannya belum mencapai 25 % namun baru sekitar 10 %. Sehingga Bulog saat ini belum dapat menggelar OP beras bagi masyarakat.
Ditambahkan Imam Pramono, untuk mengatasi gejolak harga, Bulog dan Pemkab akan segera mempercepat penyaluran beras miskin (raskin). Diharapkan raskin akan disalurkan akhir Januari, dengan harga Rp. 1600/kg. Sekalipun bersifat sementara dan tidak dapat menurunkan harga beras dipasaran, paling tidak adanya raskin dapat membantu masyarakat dan mampu menahan harga agar tetap stabil dikisaran Rp. 6000 – Rp. 6200.

Copyright@DianRSP